Netralitas thd Paslon 02
Tanggal Peristiwa:
10 Januari 2024
Tanggal Diketahui:
15 Januari 2024
Kategori Peristiwa
Lokasi Pelanggaran
Detail Lokasi
Museum Daerah Balla Apakka Sulapa' Takalar, Sulawesi Selatan
Terlapor
Aparat Negara: Sekda Takalar
Deskripsi Peristiwa
Viral Sekda Takalar Sebut Jokowi Angkat Jutaan CPNS Jika Anak Menang - CNN Indonesia Beredar video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi diduga mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa' Takalar, Sulawesi Selatan. Video yang tersebar berdurasi satu menit itu memperlihatkan Sekda Takalar, Muhammad Hasbi tengah membahas masalah tenaga pendidikan. Video tersebut sudah tersebar di sejumlah platform media sosial. Kemudian di tengah pembahasan Hasbi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan capres-cawapres nomor urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Lihat Juga : Kajari, Polisi, TNI Bantah Rekaman Pejabat Batubara Menangkan Prabowo "Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang," kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut. ADVERTISEMENT Tak ada penjelasan lebih lanjut soal siapa anak yang di maksud, dan menang dalam hal apa. Saat ini ini salah satu anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka sedang ikut Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Paslon nomor urut 2 ini kerap disebut-sebut didukung oleh Jokowi meski parpol asal Jokowi, PDIP, mengusung paslon Ganjar-Mahfud. Lebih lanjut dalam video tersebut, Sekda Takalar mengeluhkan kesulitan mencari dana untuk menggaji guru PPPK, lantaran dana yang ada di Pemda Kabupaten Takalar tidak ada. "Setengah mati ini kami mencari dimana belanja untuk penggajian PPPK. Jadi kita bersyukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada tapi mohon maaf yang belum terangkat tunggu pengangkatan CPNS," ungkapnya. Hasbi menuturkan bahwa pengangkatan PPPK ini dirinya tidak mau menambah beban APBD. "Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau APBN dari pusat bertambah untuk pengajian PPPK," pungkasnya. Terkait video tersebut, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menuturkan bahwa pihaknya sudah meminta ke Bawaslu Takalar untuk menelusuri atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. "Iya, tadi saya koordinasi dengan Bawaslu Takalar, katanya mereka saat ini sudah melakukan penelusuran," kata Saiful, Senin (15/1). Saiful mengatakan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti netralitas ASN untuk dugaan pelanggaran Pemilu. Lihat Juga : Viral Pejabat Batubara Mau Pakai Dana Desa buat 02, Kajati Sebut Hoaks "Netralitasnya sudah kita lihat (videonya), tinggal teman-teman (Bawaslu Takalar) lanjutkan," ujarnya. Meski demikian, Saiful mengaku belum dapat menentukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu, karena Bawaslu Takalar masih melakukan penelusuran dan jika mengarah pada pelanggaran pidana Pemilu pasti ada tahapannya yang akan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Kita lihat dulu posisi kasusnya bagaimana. Apakah menguntungkan pasangan calon lain atau tidak," ujarnya. Klarifikasi Sekda Takalar Sementara itu Sekda Takalar, Muhammad Hasbi membantah dirinya berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Hasbi mengatakan ia tak mengajak para guru yang hadir pada acara Rembuk Guru di Takalar untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu. "Tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi misi paslon. Yang saya sampaikan adalah program presiden," kata Hasbi. Hasbi menjelaskan bagaimana peristiwa ini kemudian viral karena dianggap mengkampanyekan pasangan Capres tertentu. Dia bilang peristiwa terjadi pada 10 Januari 2023 saat acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar. Dia bicara memberikan sambutan. "Seluruh guru hadir, baik guru PNS, PPPK dan honorer. Ada tanya jawab di situ yang kemudian berkembang menjadi diskusi." kata Hasbi. Salah satu poin diskusi, kata dia, para guru honorer mempertanyakan kebijakan pemerintah yang belum mengangkat mereka menjadi PPPK padahal sudah mengabdi bertahun-tahun. Hasbi mengaku dari pertanyaan itu dirinya kemudian mengutip pernyataan presiden yang ingin mengangkat jutaan CPNS. Ia juga menegaskan ada pihak yang memenggal diskusi itu secara utuh dan menyayangkan kesalahpahaman dari seluruh elemen masyarakat. "Jadi saya menyesalkan peristiwa ini. Jika Anda hadir langsung, maka akan paham alur diskusi itu. Rasanya Ada tangan-tangan jahat yang mencoba merusak stabilitas daerah ini pada tahun politik 2024. Kita semua sudah mengikuti deklarasi netralitas ASN," ujar Hasbi. Belum ada pernyataan dari pihak lain yang terkait seperti Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran soal pernyataan Sekda Takalar ini.